Pemprov Jatim Ubah Nomenklatur Balitbangda Menjadi BRIDA

JAWA TIMUR87 Dilihat

Panjirakyt.net Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (26/9/2022).

Menurut Emil, perubahan keempat Perda No.11 Tahun 2016 ini dalam rangka menindaklanjuti paska diundangkannya Peraturan Presiden No.78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Permenpan RB No.25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi.

“Makanya perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Perda No.11 Tahun 2016 mengenai penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah serta menambahkan urusan fungsi penunjang strategi kebijakan, riset, intervensi dan inovasi,” terangnya.

Lebih jauh mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan bahwa Pasal 66 ayat (1) Perpres No.78 tahun 2021. “Pada intinya menyatakaBadan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN,” kata Emil Dardak.

Pemerintah Didesak Batalkan Rencana Hapus Listrik 450 VA dan Tarik Tabung Gas 3 KG

Peringati Hari Pramuka ke-61, Kwarcab Probolinggo Gelar Apel

Kemudian di ayat (2) menyatakan bahwa pembentukan Brida dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda).

“Pedoman melaksanakan penyederhanaan birokrasi sesuai Permen PAN-RB No.25 tahun 2021 ada tiga yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja,” beber Emil.

Selain itu, instansi pemerintah strukturnya disederhanakan menjadi 2 tingkatan unit organisasi. Adapun tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi.

“Perubahan terhadap ketentuan dalam Perda No.11 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perubahan pencantuman jumlah bidang pada perangkat daerah dan mengubah nomenklatur Balitbangda menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIN),” tegas Wagub Jatim.

“Mengenai urgensi diusulkannya Raperda dimaksud maupun materi yang diatur didalamnya. Tentu saya juga mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk memperbaiki muatan materi Raperda ini sehingga nantinya akan menjadi Perda yang berkualitas dan dapat diimplementasikan serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan Jatim,” imbuhnya.

Sementara itu Anik Maslachah selaku wakil ketua DPRD Jatim yang bertugas memimpin jalannya rapat paripurna menyatakan bahwa setelah penyampaian nota Penjelasan Gubernur Jatim ini maka tahapan selanjutnya adalah jawaban fraksi-fraksi DPRD Jatim apakah dapat menyetujui revisi keempat perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau tidak.

“Kalau seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui Raperda usulan eksekutif ini maka bisa dilanjutkan pembahasan tingkat komisi dan fraksi hingga pengambilan keputusan bersama untuk pengesahan Perda,” pungkas politikus asal Sidoarjo ini. (Pr/dea)