oleh

Pemprov dan DPRD Jatim dukung Penuh Dewan Kesenian Jatim Gagas Raperda

Panjirakyat.net Surabaya – Departemen Hukum dan HAM, Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Komisi E DPRD dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur (24/7/21).

Kegiatan ini digelar secara hybrid, perpaduan Online dan Offline. Untuk Offline berada di Ruang rapat DKJT, jalan Genteng Kali Surabaya.


Sebagai pengantar jalannya FGD, Wakil Sekretaris Bidang Program Nasar Al Batati yang juga langsung memoderatori acara tersebut mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengurai eksistensi problematika Kelembagaan DKJT.

Mereview dan menyampaikan usulan Dewan Kesenian Kabupaten/ Kota yang telah disampaikan melalui Raker, Acara BPH, dan acara lain yang serupa untuk menjadi dasar dibentuknya peraturan daerah DKJT.

Ada temuan BPK, RUPS Luar Biasa Petrogas Jatim Utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi

Puan Maharani Minta Pemerintah Hati-hati Soal Pelonggaran PPKM Level 4

Menggagas dan memberikan usulan Peraturan Daerah tentang Dewan Kesenian Jawa Timur, serta Menakar peluang dan tantangan Pembentukan Perda tentang Dewan Kesenian Jawa Timur.


“Target yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah untuk merumuskan Usulan dan gagasan Peraturan daerah tentang Dewan Kesenian Jawa Timur agar terbentuk lembaga yang definitis dan berpayung hukum, yang fokus dalam mengurus Kesenian,” kata Nasar.

Di sisi lain, perwakilan dari Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari merespon positif terhadap rencana pembuatan peraturan tersebut. Dengan catatan DKJT sebagai lembaga yang menaungi bidang kesenian di Jatim harus selalu bersinergi mewujudkan apa yang sudah menjadi visi misi Pemprov Jatim.


“Untuk itu DKJT harus secara aktif berkomunikasi dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengenai apa saja yang menjadi ide, wacana, gagasan serta program kerja yang akan dilakukan,”

Tidak hanya itu, lanjutnya, pihak DKJT harus punya inisiatif dalam melakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemilik modal untuk didorong mendirikan pusat-pusat kegiatan seni budaya di Jatim. Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha untuk memadupadankan konsep serta promosi produk dengan pendekatan seni. Menjalin hubungan antar lembaga kesenian dan seniman, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.


Dan yang paling penting melakukan kerjasama dengan Pemerintah, baik melalui SPKD Pemprov Jatim maupun BUMD/BUMN serta pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang memiliki visi dan komitmen dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya.

“Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kami siap untuk mengawal apa yang menjadi keinginan rekan-rekan Dewan Kesenian dalam menggagas peraturan daerah yang menaungi Seni dan Budaya, oleh karena itu rekan-rekan Dewan Kesenian harus melibatkan banyak pihak dari berbagai bidang untuk menyusun Blue Print atau naskah akademik rancangan peraturan daerah yang di dalamnya bisa menaungi banyak pihak yang terkait Seni dan Budaya bukan hanya Lembaga dewan kesenian saja,” tuturnya.


Senada dengan Sri Untari, Kepala Biro Hukum Sekda Pemprov Jatim, Lilik Pudjiastut mengatakan, dalam rancangan pembuatan peraturan ini hendaknya DKJT juga melibatkan banyak pihak untuk selanjutnya disusun blue print sebagai dasar rancangan tersebut.

“Rancangan Peraturan Daerah itu harus diusulkan program legislasi daerah. Masukkan dulu usulannya dalam legislasi daerah setelah itu masukkan naskah akademik untuk meyakinkan pemerintah atau DPRD. Jadi mekanisme hukumnya jelas,” jelasnya.


Pihaknya juga siap membantu proses rancangan rancangan perda tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan perumusan oleh DKJT.

“Biro Hukum juga akan siap untuk membantu di dalam penyusunan dan perumusan rancangan peraturan daerah yang akan digagas oleh rekan-rekan Dewan Kesenian,” imbuhnya.


Dalam hal tersebut, Sri Untari berharap, jangan sampaiĀ  Peraturan Daerah yang akan dirumuskan nantinya tidak berguna atau tidak dapat dilaksanakan. Namun yang paling penting jangan sampai nanti adanya peraturan daerah yang akan dirumuskan iniĀ  justru akan memasung Dewan Kesenian sendiri.(pr/Dea)

News Feed