oleh

Pegiat Media Online Pertanyakan Ketransparanan Diskominfo Pringsewu

-DAERAH-48 Dilihat

Panjirakyat.net Pringsewu –  Tercium Aroma Tidak Sedap, Diskominfo Kabupaten Pringsewu. Para pengelola media online maupun cetak mempertanyakan kebijakan Dinas Kominfo terkait kontrak kerjasama media cetak dan online dalam publikasi yang terkesan pilih kasih.


“Ini pasti ada apa-apanya dengan media itu,” kata Cikhan salah seorang pekerja Pers di Kabupaten Pringsewu sejak 2015.

Gubernur Khofifah” Trending di Twitter, Grahadi Bantah Gerakkan Buzzer

Ratusan Driver Online Tolak Aplikator Nakal setelah datangi Grahadi mampir ke DPRD Jatim

Menurutnya baru ini, Dinas Kominfo dalam penyaluran dana anggaran kontrak di Kominfo tidak berdasarkan sistim sesuai aturan atau informasi  yang sudah ditetapkan oleh Kominfo sendiri, ada kesan sistem yang diberlakukan itu berdasarkan kedekatan hubungan pribadi  kerabat bukan berdasarkan sistim yang sudah ditetapkan,bahkan data media yang bekerjasama tahun ini dasarnya dari data humas Pemkab,Diskominfo Kabupaten Pringsewu tidak memeriksa secara teliti satu persatu.


Untuk di ketahui publik media ini sudah mengeluarkan surat kerjasama nya di tahun 2020 lalu tapi sampai sekarang belum bisa bekerjasama.

Seharusnya yang di lakukan Diskominfo harus seperti ini
“Satu media satu wartawan dan satu bekerjasama media di Diskominfo.


“Ironisnya dari fakta yang ada, bahwa ada satu orang pegang dua media cetak dan online ini kan tidak adil dan konsisten, kami dari awak media (wartawan) meminta Bupati Pringsewu  untuk melakukan teguran tegas dan Ispektorat Kabupaten Pringsewu juga harus ikut memeriksa Diskominfo Kabupate Pringsewu yang di nilai syarat KKN. “ujar Cikhan kepada panjirakyat.net.


“Dari sini kami melihat ada hal hal yang tidak wajar dilakukan Kominfo Kab. Pringsewu  jelas cikhan.

“Seharusnya, yang diakomodir di Dinas Kominfo itu adalah pekerja pers yang betul aktif apalagi media Nasional jadi proritas karena dana anggaran  kontrak media untuk publikasi itu adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan nantinya sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Selasa(6/4/2021).


Media ini menemui biro Pringsewu  devisi marketing tvOne siaran berita Lampung  yayan (36)berharap sistem itu harus diperbaiki, agar para pekerja pers itu juga tidak hanya mengambil keuntungan pribadi saja tanpa ada memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya bidang informasi kepada publik.


“Jangan ada lagi sistem monopoli pada satu media saja. Ini tidak adil. Apalagi kita tau bahwa semua media diKabupaten Pringsewu punya peran penting membangun daerah ini, bukan satu media itu saja. Jika tak diakomodir juga dengan baik wartawan bisa melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, yang akhirnya berujung panjang,” tegas cikhan.


Terkait hiruk pikuknya kerjasama media di Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu  saat ini Bupati Pringsewu H. Sujadi belum  dikonfirmasi  media ini  hingga berita ini diterbitkan (pr/ck)