oleh

KPK kembali panggil politisi Demokrat, Andi Arief

-Politik-62 Dilihat

Panjirakyat.net Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief. Kader partai berlambang bintang mercy itu akan diminta keterangannya terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Andi Arief (Swasta/Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin (9/5).

Andi Arief sebelumnya menjalani pemeriksaan di KPK pada Senin, 11 April 2022 lalu. Dia mengaku ditelisik tim penyidik KPK terkait mekanisme musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat.

Politikus Partai Demokrat ini mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud yang juga kader Partai Demokrat. Dia pun mengklaim, jabatannya di Demokrat tidak berurusan dengan Musda.

“Nggak (pernah komunikasi dengan Abdul Gafur Mas’ud) mekanismenya saja, soal mekanisme Musda. Apakah Bappilu menyelenggarakan Musda atau bidang lain, Bappilu nggak ada urusan sama Musda,” ujar Andi Arief, Senin (11/4) lalu.

Dalam kasusnya, KPK mentersangkakan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Lembaga antirasuah juga turut menjerat empat pihak lainnya di antaranya Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis; Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Mulyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Jusman; pihak swasta Achmad Zuhdi.

Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim Pantau Arus Balik Lebaran di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Prabowo Dinilai Jaga Tata Krama Politik Utamakan Silaturahmi ke Jokowi

Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (12/1). KPK mengamankan barang bukti uang senilai 1,447 miliar.

Uang suap tersebut diduga terkait proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp 112 miliar. Pengadaan proyek tersebut untuk pembangunan proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Tersangka Achmad Zuhdi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Abdul Gafur, Mulyadi, Edi Hasmoro, Jusman dan Nur Afifah Balqis selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(pr/Dea)