oleh

Jargon Jatim CETTAR Gubernur Khofifah Masih Lipservis, Biarkan 18 Kepala OPD Lowong Lama

-JAWA TIMUR-23 Dilihat

panjirakyat.net Surabaya – Kalangan anggota DPRD Jatim nampaknya kecewa berat dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang terkesan melakukan pembiaran kekosongan jabatan 18 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dibiarkan kosong terlalu lama.

Bahkan pada mutasi dan promosi jabatan untuk 92 orang pejabat, meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang berlangsung di kantor Gubernur Jatim jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (9/2) kemarin, ternyata sebagian besar hanya untuk menyesuaikan nomenklatur baru Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru di lingkungan Pemprov Jatim.

“Seharusnya gubernur peka karena posisi kepala OPD itu sangat strategis sehingga perlu segera diisi. Kalau tak kunjung diisi ini jelas mengganggu kinerja Pemprov,” kritik wakil ketua komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah saat dikonfirmasi, Rabu (10/2/2021).

Baca juga :

Jalan Kembang Jepun

Hutan Bambu Keputih

Menurut politisi asal Fraksi Partai Gerindra, jargon Gubernur Khofifah  CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transaran dan Responsif) yang membahana jangan hanya jadi lipservis.  Harusnya ketika melihat kepala OPD masuk purna tugas, ya segera disiapkan penggantinya agar tidak kosong atau hanya diisi Plt yang terlalu lama.

“Jauh-jauh hari kalau tahu ada Kadis yang mau pensiun segera dilakukan seleksi. Jangan sampai ada banyak Plt Kadis karena mereka itu tak bisa mengambil kebijakan strategis,” tegas Hadi Dediansyah.

Ia mengakui keberadaan Plt Kadis selama ini kinerjanya kurang efektif. “Akibatnya, sampai sekarang optimalisasi dengan target kinerja kepala daerah tak maksimal. Ini karena sebagian besar OPD tak siaga dalam menjalankan intruksi dari gubernur karena diisi oleh Plt,” dalih politisi asal Surabaya.

Sekedar diketahui, sebanyak 18 OPD di lingkungan Pemprov Jatim saat ini mengalami kekosongan pimpinan karena banyak yang pensiun, mengundurkan diri dan ada pula yang meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan, terpaksa Gubernur Khofifah menempatkan Plt kepala di 18 OPD tersebut.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyatakan bahwa pelantikan sejumlah pejabat kemarin itu hanya tindaklanjut dari adanya perubahan nomenklatur SOTK di lingkungan Pemprov Jatim.

“Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/943/204 tanggal 9 Februari 2021,” jelas Heru Tjahjono.

Diantara perubahan nomenklatur SOTK adalah Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda menjadi Biro Pemerintahan dan Otoda. Kemudian Biro Pengadaan Barang/Jasa berubah menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lalu Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat serta Biro Humas dan Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan.

Mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim ini mengaku masih banyaknya jabatan Plt kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim karena untuk mutasi dan promosi mengisi jabatan tersebut masih menunggu keputusan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Masih menunggu keputusan gubernur, mudah-mudah dalam waktu dekat surat keputusan segera turun,” jelas Heru Tjahjono.(pr/dea)