oleh

Forum Kiai Kampung, Aturan Larangan Mudik 2021 Supaya diperlonggar untuk para Santri

-JAWA TIMUR-28 Dilihat

Panjirakyat.net Surabaya – Forum Komunikasi Kyai Kampung Indonesia (FK3I) Mas Muhammad Maftuh akhirnya turut mengomentari kebijakan pemerintah perihal larangan mudik di bulan ramadhan 1942 H ini. Penolakannya makin diperkeras ketika larangan mudik kali ini dimajukan ke tanggal 22 April 2021.

Gus Maftuf panggialan akrabnya mengatakan, larangan mudik harus dilonggarkan, khususnya untuk para santri. Alasan ini sangat intim yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengintruksikan larangan mudik kali ini.


“larangan mudik sangat memberatkan yang mau pulang dari pondok. Jangan disama ratakan antara santri dengan yang lain. Ada yang berbeda disini,” Kata Gus Maftuf, Jumat (23/4/2021).

Buruh Jatim Mulai Gelar Aksi Pemanasan, Jelang Mey Day

Kemensos Salurkan Bantuan PKH Tahap II Rp6,53 Triliun

Gus Maftuh berpendapat, harus ada perbedaan nomenklatur yang pas antara pulangnya para santri dengan pulangnya orang pada umumnya. Hal yang harus di ingat, lanjunya, santri ini bukan bekerja, melainkan belajar di pondok pesantren, mencari ilmu, sehingga penyebutan mudik untuk santri kurang pas diterapkan.


“Pasalnya para santri bukan pergi bekerja melainkan pergi mencari ilmu. Biasanya hataman kitab pas malem 25 Ramadhan kalau larangan mudik diperpanjang 14 hari. Harus ada kebijakan khusus untuk kepulangan para santri,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kyai muda asal Dresmo Surabaya tersebut mengatakan, faktor psikologis santri juga tidak kalah penting diperhatikan. Pulang dan ketemu keluarga adalah bentuk refresing bagi santri setelah sekian lama bergulat dengan kitab dan ilmu agama. Ini menurutnya, menjadi cara jitu dalam meningkatkan belajar kitab kuning sewaktu kembali ke pondok.


Ia meminta pemerintah memikirkan baik-baik terhadap hal ini. Win-win solution harus didapatkan pemerintah, sehingga kepulangan santri dapat terfasilitasi tanpa ada hambatan apapun.

“Ini penting, agar ada solusi terbaik untuk pesantren karena peraturan tidak bisa kita sama ratakan mengingat situasi yang berbeda,” ungkapnya.(pr/tok)