oleh

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah Berharap Jatim Bisa Pertahankan Lumbung Pangan Nasional

-JAWA TIMUR-45 Dilihat

Panjirakyat.net Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah berharap Jatim mempertahkan predikat lumbung pangan secara nasional atau buffer stock nasional. Mengingat saat ini Ada lima komoditi yang memberikan sumbangsih secara nasional yaitu beras,  daging, gula, jagung dan telur.

“Selain itu komoditi kopi, kami berharap ekspansinya ditambah tidak hanya di Lumajang saja,  sehingga bisa menjadi buffer stock dari Jatim,” ujar Anik dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin (22/2/2021)

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah Berharap Jatim Bisa Pertahankan Lumbung Pangan Nasional

Kembali Perkecil Penyebaran Covid-19, Polresta Mojokerto Gelar Operasi Yustisi

Politisi PKB ini menilai industri makanan dan minuman yang paling laku adalah kopi.  Ini terlihat dari banyaknya cafe-cafe yang mulai bermunculan.  “Lalu kenapa tidak kita kembangkan untuk hal ini. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah sudah seefektif mungkin kita dianggap sebagai buffer stock industri perekonomian secara nasional terhadap kesejahteraan paling tidak indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.

Anik mengaku kurang yakin jika IPM Jatim tertinggi se Jawa. Menurutnya IPM Jatim masih berada di bawah Jawa Tengah.  “Dari 34 provinsi, Jatim ada pada peringkat 15an,  sementara kita ini adalah buffer stok.  Pertanyaannya dimanakah yang kurang efektif, skema, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme yang kurang matang atau ada penghambur-hambur uang yang dampaknya benefitnya kurang menggigit. Ini sebenarnya bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga legislatif.  Bisa saja penempatan formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang salah,” terangnya.

Lebih lanjut Anik mengatakan, tantangan masyarakat dan pemerintah Jatim saat ini adalah masalah disparitas. Menurutnya sumbangsih perekonomian industri besar angkanya nomor tiga tapi angkanya nomor satu. “Ini harus dikembalikan dari sektor riil.  Kemudian pertanian terhadap tenaga kerja nomor satu tapi untuk finansial nomor tiga. Satu sisi kita dihadapkan bonus demografi.  Salah satu solusinya adalah lakukan industri padat karya bukan padat mesin.  Ini yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.

Menurut Anik sebenarnya DPRD memiliki Perda tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian ketahanan pangan.  Namun menurutnya perda ini masih sebatas macan kertas dan implementasinya belum maksimal.  “Solusinya kita bisa mengakses program nasional yakni gerakan pangan lokal. Kalau gerakan ini masif maka kita tidak perlu impor. Tentu harus ada policy tambahan untuk menjadi intervensi oleh pemerintah,” tuturnya.

Anik mengaku prihatin dengan anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim khususnya untuk bibit terus dikurangi setiap tahunnya.  Ia berharap anggaran ini bisa ditambah. “Padahal salah satu penyebab pertanian kita hanya survive karena bibitnya tidak unggul,” katanya.

Indonesia Masuk Ranking ke-121 dalam Peringkat Internet Tercepat di Dunia

Tekan Covid-19, Kapolres Sumenep Bagi Masker di Area Pasar Anom

“Tahun ini ada 28 Raperda yang harus diselesaikan, 17 diantaranya adalah inisiatif legislatif.  Ada satu perda yakni pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan program perekonomian. Banyak sekali lahan-lahan di Jatim yang tidak terfungsikan salah satunya lahan pertanian garam.  Saat saya menjadi wakil ketua komisi B tahun 2018 ada 40 persen lahan petani garam yang tidak berfungsi sebab biaya pengelolaan dengan harga jualnya tidak seimbang. Selain itu tata niaga kita juga buruk bukan hanya Jatim tapi nasional,” katanya.

Anik mengatakan DPRD Jatim ingin bagaimana lahan pertanian garam yang mangkrak ini bisa difungsikan dan dikelola dengan baik.  Yakni dengan memberikan payung hukum bagi masyarakat. “Ada recogniisi dan afirmasi dari pemerintah yakni perlindungan petani garam,” pungkasnya.(pr/ttk)